Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Selindo, Presiden Tekankan Stunting Jadi Prioritas Utama

Way Kanan - Bupati Way Kanan H. Raden Adipati Surya, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Seluruh Indonesia (Selindo) yang berlangsung di Sentul Internasional Conventions Center, Bogor, Selasa (17/01/2023).

Pada Rakornas tersebut, Presiden Joko Widodo, dalam arahannya menyampaikan terkait Stunting menjadi prioritas utama. Presiden juga menekankan capaian Pemerintah dalam menangani pandemic Covid-19. Dimana menurutnya capaian tersebut merupakan kerja keras seluruh Pemerintah Daerah dan Pusat dalam menghadapi pandemic.

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2022

"Pentingnya penanganan Stunting, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045" sebut Presiden Joko Widodo dalam arahannya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pada Rakornas yang bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”, tersebut  juga menyampaikan laporannya bahwa, Rakornas tersebut dihadiri oleh 4.545 orang yang terdiri dari Kementerian, Kepala Daerah dan Jajaran Forkopimda se-Indonesia yang dibagi menjadi 4 sesi.

Baca juga: Endro Suswantoro Yahman: Pemerintah Daerah Perlu Jalin Kerja Sama dengan Penyelenggara Pemilu Lakukan Validasi Kependudukan

Sesi pertama mengusung tema Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi dengan narasumber Menko Bidang Perekonomian menyampaikan materi Pengendalian Inflasi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah, membangun Optimisme di tengah Ketidakpastian Global. Narasumber kedua Kepala BPS dengan materi Perkembangan Inflasi Sepanjang Tahun 2022. Narasumber ketiga Gubernur Bank Indonesia dengan materi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Daerah Tahun 2023 dan narasumber keempat Menteri Keuangan dengan materi Strategi Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi. Narasumber kelima Menteri Perdagangan dengan materi Stabilitasi Harga Bahan Pokok Untuk Pengendalian Inflasi Pangan Bergejolak dan narasumber keenam Kepala Badan Pangan Nasional dengan materi Strategi Untuk Menjamin Ketersediaan dan Stabilitasi harga Pangan guna Pengendalian Inflasi.

Sesi kedua mengusung tema Penguatan Investasi, Hilirisasi dan Kemudahan Perizinan, dengan narasumber pertama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan materi Kebijakan Penguatan Investasi dan Hilirisasi dengan Narsum kedua yaitu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinnasi Penanaman Modal dengan materi Reformasi Layanan Perizinan untuk Kemudahan Investasi. Narsum ketiga Menteri PAN-RB dengan materi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Rangka Reformasi Birokrasi dan Kemudahan Pelayanan Publik. Narsum keempat Menteri Perhubungan dengan materi Kemudahan Akses Perhubunngan untuk Mendorong Investasi dan Transportasi Barang antar Daerah. Narsum kelima yaitu Menteri PUPR dengan materi Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Investasi di Daerah dan narsum keenam yaitu Menteri ATR/BPN dengan materi Reformasi Agraria untuk Kemudahan Investasi di Daerah.

Baca juga: Taufik Basari: PPHN Penting Sebagai Upaya Keberlanjutan Pembangunan

Sesi ketiga mengusung tema Penanganan Covid-19, Stunting, Kemiskinan, Pengangguran, dan Jejaring Pengaman Sosial. Dengan narsum pertama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan materi Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Masalah-masalah Sosial. Narsum kedua Menteri Kesehatan dengan materi Penanganan Covid-19 dan Stunting dalam rangka Penguatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah. Narsum ketiga Menteri Sosial dengan materi Penanganan Jaring Pengaman Sosial dan Dampak Kemiskinan. Narsum keempat Menteri Ketenagakerjaan dengan materi Kebijakan Tenaga Kerja dan Kartu Prakerja untuk Pengurangan ANgka Pengangguran. Narsum kelima Menteri Dikbudristek dengan materi Penguaan Pendidikan Formal dan Vokasi Untuk Mendukung Pembangunan SDM yang Unggul dan narsum keenam Bupati Sumedang dengan materi Best Practice Penanganan Stunting di Kabupaten Sumedang.

Sesi keempat mengusung tema Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan dan Pengawasan. Dengan narsum pertama Menko Bidang Polhukam dengan materi Stabilitas Politik, Kepastian Hukum, Jaminan Keamanan dalam Rangka Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Daerah serta narsum kedua Kepala BIN dengan materi Perkiraan Ancaman dan Tantangan Global Tahun 2023 yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi.(tr)

Baca juga: Fraksi Golkar Apresiasi Pemerintah Pertahankan Opini WTP